Arif Rahman Dukung Kenaikan Pagu Anggaran KKP

06-11-2024 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman dalam Raker Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Foto : Arief/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung kenaikan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, kenaikan pagu anggaran itu menjadi penting jika melihat kompleksitas permasalahan yang dialami oleh KKP.

 

“Pertama, memang kalau kita lihat yang pasti kemudian KKP tidak bisa berbuat apa-apa. Dari yang saya baca mengenai Pagu anggaran ini dia sangat minim menurut saya,” ujar Arif dalam Raker Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024)

 

Ia menilai, KKP ini seharusnya menjadi sektor prioritas negara ini, terlebih Indonesia juga merupakan negara maritim. “Karena pertanian faktor prioritas, KKP pun ini sektor prioritas dan problem-problem di lapangan juga sangat banyak sekali mungkin juga karena keterbatasan anggaran yang ada,” lanjutnya.

 

Ia mencontohkan, pelelangan ikan yang diselenggarakan KKP di dapilnya, Banten I, dinilai bermasalah. Pasalnya, hasil dari pelelangan ikan tersebut baru bisa cair dan diterima masyarakat sekitar tiga hingga lima hari kemudian.

 

“Nah nelayan ini kan dia berlayar dua tiga hari di laut, pas pulang pengen mendapatkan uang cash untuk hidup diam tetapi ternyata di pelelangan ini dihutangi. Makanya banyak sekali akhirnya nelayan-nelayan kecil ini tidak menjual ke pelelangan,” terang politisi Fraksi NasDem ini

 

Arif berharap, hal itu bisa menjadi perhatian bagi KKP sehingga dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan para nelayan. “Karena benar bahwa nelayan kita ini termasuk kategori miskin. Nah, ini harus menjadi perhatian kita,” jelasnya

 

Di samping itu, ia pun menyoroti terkait zona penangkapan ikan. Menurutnya hal itu perlu dipertegas sehingga nelayan tidak mengalami masalah seperti menangkap ikan di luar batas, terutama daerah yang berbatasan dengan negara lain.

 

“Nah ini bagaimana juga harus dipertegas kebijakan KKP agar nelayan nelayan kita tetap bisa melaut dan bisa mendapatkan nafkah untuk hidupnya,” pungkasnya. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi IV: Harusnya Menhut Bersikap Tegas Kawasan Hutan Lindung Jadi PSN di PIK 2
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland diPantai Indah Kapuk(PIK) 2 menjadi polemik, khususnya ketika...
Ancaman Deforestasi, Firman Sayangkan Buka Lahan 20 Juta Hektare Hutan untuk Sumber Pangan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo merasa prihatin atas terancamnya luasan serta kelestarian hutan Indonesia. Keprihatinan...
Cegah Korupsi, Arif Rahman: SOP dan Tata Kelola Program MBG Harus Transparan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden...
Slamet Ingatkan Program Buka Lahan Hutan 20 Juta Ha Agar Dirancang Matang
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka lahan hutan seluas 12 hingga 20...